Senin, 24 Maret 2008

Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

* Kompetensi pedagogik;
* Kompetensi kepribadian;
* Kompetensi profesional; dan
* Kompetensi sosial.


Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan.

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

Berikut ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan
sesuai standar nasional pendidikan yang dikembangkan oleh
Badan Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Standar
Penilaian Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun
2007;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN.
Pasal 1
(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang
berlaku secara nasional.
(2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2007
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,
Muslikh, S.H.
NIP 131479478
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG SUBSIDI SILANG BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial; b. bahwa salah satu upaya yang harus ditempuh dalam mencerdasakan kehidupan bangsa adalah memberikan layanan pendidikan bermutu kepada semua warga Negara, antara lain melalui pengaturan biaya pendidikan melalui subsidi silang bagi mereka yang tidak mampu; c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi; Mengingat : 1. Pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 1
Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SUBSIDI SILANG BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI Pasal I Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Subsidi silang operasional perguruan tinggi adalah subsidi yang diberikan oleh peserta didik yang mampu secara finansial kepada peserta didik yang tidak mampu secara finansial, dalam menanggung biaya operasi perguruan tinggi. 2. Biaya operasi perguruan tinggi adalah biaya untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi, tidak termasuk investasi pada prasarana, sarana, dan modal kerja tetap dan biaya pendidikan personal yang harus ditanggung oleh peserta didik. 3. Perguruan tinggi adalah universitas, institut, sekolah tinggi, polteknik, atau akademi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pasal 2 (1) Subsidi silang biaya operasi perguruan tinggi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan membantu
2
pendanaan pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu finansial tetapi mampu secara akademik. (2) Tujuan subsidi silang biaya operasi perguruan tinggi adalah terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik yang tidak mampu secara finansial. Pasal 3 (1) Peserta didik yang tidak mampu secara finansial tetapi mampu secara akademik mendapatkan subsidi silang biaya operasi perguruan tinggi. (2) Peserta didik yang mampu secara finansial dibebani biaya operasi perguruan tinggi yang sama dengan atau lebih dari biaya operasi perguruan tinggi per peserta didik. (3) Pemberian subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menjamin akses peserta didik untuk memperoleh kesempatan belajar pada perguruan tinggi. Pasal 4 (1) Struktur pembayaran subsidi silang biaya operasi perguruan tinggi diatur sebagai berikut : a. Pembayaran biaya operasi perguruan tinggi diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu : 1) peserta didik yang membayar sebesar biaya operasi perguruan tinggi per peserta didik; 2) peserta didik yang membayar di atas biaya operasi perguruan tinggi per peserta didik; 3) peserta didik yang membayar di bawah biaya operasi perguruan tinggi per peserta didik; 4) peserta didik yang dibebankan dari membayar operasi pendidikan. b. Proporsi peserta didik dari empat kelompok sebagaimana tersebut pada huruf a disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi. (2) Biaya operasi perguruan tinggi adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi perguruan tinggi agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan, dan terdiri dari : a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c. Biaya operasi pendidikan tak langsung seperti daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
3
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, penyusutan sarana dan prasrana, dan lain sebagainya. (3) Biaya operasi perguruan tinggi per peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, dengan mengacu pada standar biaya operasi perguruan tinggi. (4) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan standar biaya operasi perguruan tinggi (5) Pengelolaan subsidi silang biaya operasi perguruan tinggi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dan diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2005 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL. TTD. BAMBANG SUDIBYO 4
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun
2005;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG STANDAR PENGELOLAAN
PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH.
.
Pasal 1
(1) Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan
yang berlaku secara nasional
(2) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2007
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,
Muslikh, S.H.
NIP 131479478
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
STANDAR ISI
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat
(3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2),
dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tatakerja Kementrian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2005;
PERMENNO22TH2006.doc
2
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun
2005;
Memperhatikan : Surat Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan
Nomor 0141/BSNP/III/2006 tanggal 13 Maret 2006
dan Nomor 0212/BSNP/V/2006 tanggal 2 Mei;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Pasal 1
(1) Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang
selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal
dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan
minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
(2) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2006
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja
Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
Biro Hukum dan Organisasi 2006
2
Memperhatikan : Surat Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor
0141/BSNP/III/2006 tanggal 13 Maret 2006, Nomor
0212/BSNP/V/2006 tanggal 2 Mei, dan Nomor
0225/BSNP/V/2006 tanggal 10 Mei 2006;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNTUK
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Pasal 1
(1) Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan
menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan
kelulusan peserta didik.
(2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan
menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran,
dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.
(3) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2003
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2006
TENTANG
PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 22 TAHUN
2006 TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH DAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa agar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat
dilaksanakan di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah secara baik, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional tentang Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tatakerja Kementrian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH DAN PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNTUK
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Pasal 1
(1) Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan
menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah
sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan
pada :
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 36 sampai dengan Pasal 38;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25
sampai dengan Pasal 27;
3
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah.
(2) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan
kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
dan Standar Kompentesi Lulusan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
(3) Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan
dasar dan menengah memperhatikan panduan penyusunan kurikulum
tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
(4) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengadopsi atau
mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan
menengah yang disusun oleh BSNP.
(5) Kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh kepala
satuan pendidikan dasar dan menengah setelah memperhatikan
pertimbangan dari Komite Sekolah atau Komite Madrasah.
Pasal 2
(1) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mulai tahun ajaran
2006/2007.
(2) Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah paling
lambat tahun ajaran 2009/2010.
(3) Satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara
4
menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk semua tingkatan kelasnya
mulai tahun ajaran 2006/2007.
(4) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji
coba kurikulum 2004, melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23
Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah secara bertahap dalam waktu paling lama 3 tahun,
dengan tahapan :
a. Untuk sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), dan sekolah dasar
luar biasa (SDLB):
- tahun I : kelas 1 dan 4;
- tahun II : kelas 1,2,4, dan 5;
- tahun III : kelas 1,2,3,4,5 dan 6.
b. Untuk sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs),
sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah
menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah
menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas
luar biasa (SMALB) :
- tahun I : kelas 1;
- tahun II : kelas 1 dan 2;
- tahun III : kelas 1,2, dan 3.
(5) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri Pendidikan Nasional.
Pasal 3
(1) Gubernur dapat mengatur jadwal pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuan pendidikan
menengah dan satuan pendidikan khusus, disesuaikan dengan kondisi
dan kesiapan satuan pendidikan di provinsi masing-masing.
(2) Bupati/walikota dapat mengatur jadwal pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk
5
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuan pendidikan dasar,
disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di
kabupaten/kota masing-masing.
(3) Menteri Agama dapat mengatur jadwal pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuan pendidikan
madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), madrasah aliyah
(MA), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), disesuaikan dengan kondisi
dan kesiapan satuan pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 4
(1) BSNP melakukan pemantauan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pada
tingkat satuan pendidikan, secara nasional.
(2) BSNP dapat mengajukan usul revisi Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan keperluan
berdasarkan pemantauan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Pasal 5
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah:
a. menggandakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah, serta mendistribusikannya kepada setiap satuan pendidikan
secara nasional;
b. melakukan usaha secara nasional agar sarana dan prasarana satuan
pendidikan dasar dan menengah dapat mendukung penerapan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
6
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pasal 6
Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
a. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah, dan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan
pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNP, terhadap guru,
kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya yang relevan
melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan/atau Pusat
Pengembangan dan Penataran Guru (PPPG);
b. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah, dan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan
pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNP kepada dinas
pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan dewan
pendidikan;
c. membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penjaminan mutu
satuan pendidikan dasar dan menengah agar dapat memenuhi Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui LPMP.
Pasal 7
Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional:
a. mengembangkan model-model kurikulum sebagai masukan bagi BSNP;
b. mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif;
c. mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan
layanan khusus;
d. bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau LPMP melakukan
pendampingan satuan pendidikan dasar dan menengah dalam
pengembangan kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah;
e. memonitor secara nasional penerapan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan
7
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, mengevaluasinya, dan
mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atau Menteri;
f. mengembangkan pangkalan data yang rinci tentang pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pasal 8
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi:
a. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah, di kalangan lembaga pendidikan tenaga keguruan (LPTK);
b. memfasilitasi pengembangan kurikulum dan tenaga dosen LPTK yang
mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah.
Pasal 9
Sekretariat Jenderal melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23
Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah, kepada pemangku kepentingan umum.
Pasal 10
Departemen lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan dasar dan
menengah :
a. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan
Departemen Pendidikan Nasional;
8
b. mengusahakan secara nasional sesuai dengan kewenangannya agar
sarana, prasarana, dan sumber daya manusia satuan pendidikan yang
berada di bawah kewenangannya mendukung pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
c. melakukan supervisi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Untuk Satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan :
a. Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
b. Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
c. Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan; dan
d. Nomor 0126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa;
dinyatakan tidak berlaku bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sejak
satuan pendidikan dasar dan menengah yang bersangkutan melaksanakan
Peraturan Menteri ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2006
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Jumat, 21 Maret 2008

Sebuah renungan untuk Pendidik

Pengantar

Pendidikan Islam, walaupun mencapai kemajuan dalam bidang sarana, namum kwalitasnya dirasakan belum memenuhi keinginan ummat. Kemerosotan itu disebabkan oleh berbagai faktor, satu diantaranya adalah ketidak fahaman terhadap tujuan Pendidikan Islam. Sebagian pendidik dan lembaga pendidikan berpandangan bahwa tujuan pendidikan adalah menyampaikan ilmu pengetahuan. Akibatnya semua usaha pendidikan hanya ditujuan untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik.

Disamping itu terdapat pula anggapan bahwa yang dinamakan Pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman (syari’ah), sehingga berkembang angapan bahwa ilmu-ilmu selain ilmu keislaman bukanlah merupakan garapan Pendidikan Islam. Akibatnya tujuan lembaga Pendidikan Islam terbatas pada pangajaran ilmu-ilmu syari’ah.

Tulisan ini mencoba mengemukan tujuan Pendidikan Islam agar kesalah pahaman tersebut akan dapat diperbaiki, dan Pendidikan akan dapat berkembang sejalan dengan tujuan hakiki Pendidikan Islam yang sesuai dengan kehendak ajaran Islam.

Tujuan

Tujuan merupakan fitrah yang telah melekat dalam diri setiap insan. Tidak ada tindakan manusia yang tidak mempunyai tujan. Sesungguhnya perbuatan seorang yang ia lakukan tanpa sadar mempunyai tujuan, walupun ia tidak mengetahui tujuan itu. Abdur Rahman Al-Qalawi, Ushul Tarbiyah al-Islamiyah, Kairo, Darul Fikril Arabi, hal. 96

Seorang yang sedang tidur akan menarik tangannya bila ditusuk dengan jarum. Tujuannya adalah mempertahankan diri, atau berkeinginan untuk hidup.

Biasanya, semua orang yang sadar dan berakal, selalu memikirkan tujuan setiap tindakannya. Bila ia menyadari tujuan tindakannya, akan terdorong untuk melakukan perbuatan itu. Seandainya seorang menempuh sebuah jalan tanpa mengetahui sebab ia harus melewati jalan tersebut, dia tidak akan antusias lewat di jalan itu. Tapi bila ia mengetahui bahwa di ujung jalan itu ada kebun yang indah, pemiliknya ramah dan akan mengajak setiap orang yang lewat di depan kebun itu untuk makan di pinggir kolam yang ada di kebun itu, sedangkan orang yang lewat ini sedang kelaparan, maka pasti orang tersenut akan terdorong dan bersemangat melewati jalan tersebut.

Demikian pula dalam semua bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Seorang mahasiswa akan belajar dengan tekun sepanjang tahun, bila dalam benaknya selalu terbayang apa tujuan yang akan ia capai dengan pendidikan tersebut. Ia akan berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan yang ia idam-idamkan.

Disamping itu tujuan juga akan mengarahkan proses sebuah kegiatan. Bila tujuan tergambar, seorang akan dapat menentukan langkah, menentukan cara dan menentukan apa yang akan diperbuat ke arah tujuan itu.

Kebutuhan terhadap tujuan

Disamping hal yang kita utarakan di atas, kebutuhan sistim dan lembaga Pendidikan Islam terhadap tujuan disebabkan oleh dua masalah penting lainnya, yaitu:

1. Sistim pendidikan yang berkembang di negara-negara Islam adalah sistim yang diimpor dari model Eropah dan Amerika. Sistim tersebut tidak serasi dengan budaya dan kebiasaan ummat di negara ini. Disamping itu sistim tersebut masuk ke dalam negara Islam sebagai bagian dari kekuasaan kolonialis, yang otomatis tujuannya sesuai dengan tujuan ekonomis kolonial itu, dan sesuai dengan dominasi politik kelompok-kelompok terdidik dan pemerintahan negara penjajah itu. Penjajah melalui sekolah yang mereka siapkan berusaha untuk melatih orang-orang terjajah untuk melakukan peran-peran penjajah. Walaupun penjajahan fisik berakhir, namun sistim pendidikan belum banyak mengalami probahan. Kurikulum, malah bahasa di sebagian negara Islam misalnya, masih sama dengan zaman pemjajahan. Malah hubungan kebudayaan antara negara bekas jajahan dengan ngara penjajah lebih kuat dibadingkan dengan zaman penajajahan. Dr. Majid Arsan Al-kailani, Ahdaf At-Tarbiyah Al-islamihah, Madinah, Maktabah Darut-Turast, 1988, hal 35.

Kekhawatiran kita terhadap budaya Barat bukan berarti kita menutup diri dari semua budaya ini, tapi kita harus mempelajarinya dengan hati-hati dan kritis, dan menganggapnya sebagai salah satu informasi. Untuk mengatasi kesensitipan interaksi budaya itu dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal: (a) siapa yang kita pilih untuk berinteraksi itu; (b) pada umur berapa mereka kita bolehkan berinteraksi; dan (c) di mana tempat interaksi itu dilakukan.

2. Sebab kedua adalah bahwa sistim pendidikan di negara Islam masih merupakan penceplakan terhadap model pendidikan lama yang berkembang di negara-negara Islam. Pendidikan model lama itu belum memahami tujuan Pendidikan Islam dan tidak pula menghayati hubungan tujuan dengan proses pendidikan. Tujuan satu-satunya yang terlihat dalam pendidikan lama ini adalah mentranformasikan budaya orang tua kepada anak-anaknya tanpa melakukan pengembangan dan tanpa memperhatikan kebutuhan masa depan anak tersebut. Hal ini sama dengan apa yang diungkap Allah dalam surat Az-zuhruf ayat 22.

Oleh sebab itu kurikulum yang diberikan kepada anak-anak saat ini sama dengan apa yang diberikan pada masa yang lalu tanpa memperhatikan perbedaan kebutuhan saat ini dan masa yang lalu dan tanpa memperbadingkan probelma yang dihadapi oleh ummat masa kini dengan problema mereka masa lampau. Ibid, hal 39

Akibat ketidak pahaman tujuan ini lahirlah keterbelakangan di berbagai lembaga pendidikan Islam, baik dalam bidang kurikulum ataupun dalam bidang metode. Dan yang lebih naif lagi timbulnya dualisme, atau dikhatomi dalam sistim pendidikan kita saat ini.

Tujuan Pendidikan Islam

Bila kita ingin berbicara tentang tujuan Pendidikan Islam, kita harus melihat tujuan hidup manusia di dunia ini. Tujuan itu tertera dalam Surat Az-Zaiyat ayat 56.

“Aku jadikan Jin dan Manusia itu untuk beribadah kepadaku”.

Beribadah itu jugalah yang menjadi tujuan yang akan dicapai oleh Pendidikan Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan Pendidikan Islam adalah “bagaimana merealisasikan ubudiyah lillah dalam kehidupan insan, baik seca individu ataupun kelompok”.Dr. Hamid Mahmud Ismail, Min Ushul Tabiyah fil Islam, Shan’a, Wizarah Atbiyah wa At-Ta’lim, l986, hal. 98

Ibadah yang dimaksudkan di sini bukanlah terbatas pada ritual-ritual Islam, seperti shalat, shiyam dan zakat, tapi lebih luas dari itu. Ibadah dalam pengeritan bahwa seseorang hanya menerima seluruh masalah kehidupannya dari Allah SWT, dalam arti bahwa ia terus menerus dalam hubungan dengan Allah SWT. Shalat, shiyam, zakat tidak lebih dari miftah ibadah/kunci ibadah, atau sebagai halte tempat menambah perbekalan bagi seorang yang sedang mengembara. Ibid, hal. 98

Sesunggunya seluruh perjalanan, mulai dari bidayah, sampai kepada nihayah adalah ibadah. Ibadah dalam pengertian seperti ini mencakup seluruh kehidupan manusia, tidak terbatas pada waktu pendek yang dipergunakan untuk ritual itu saja. Kalau itu yang dimaksud dengan ibadah oleh ayat 56 surah Azzariyat itu, tentu ayat itu tidak mempunyai makna yang mendalam. Apa artinya waktu yang babarapa menit untuk ritual itu jika dibandingkan dengan kehidupan kita yang panjang itu ! Hampir ia tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Ayat ini baru mempunyai makna penting bila ibadah dijadikan manhaj hayah/sistim kehidupan manusia ini, dan bila ibadah itu menjadi cara berbuat, dan cara berfikir insa tersebut. Dalam arti bahwa semua perbuatan manusia harus kembali kepada Allah.

Membentuk hubungan hati manusia dengan Allah SWT, dan mendorong hati manusia untuk kembali kepada Allah pada setiap saat adalah kaedah pokok Pendidikan Islam. Dengan kaedah inilah semua masalah dilaksanakan. Tanpa kaedah ini segala perbuatan di dunia tidak mempunyai arti.

Oleh sebab itu, tujuan Pendidikan Islam berbeda dengan tujuan pendidikan lainnya, yaitu membentuk muslim yang beramal shaleh. Dalam arti bahwa manusia yang ingin diciptakan oleh Pendidikan Islam adalah insan yang dalam semua amalnya selalu berhubungan dengan Allah SWT.

Amal Shaleh

Dilihat dari implimentasinya, amal shaleh dapat dibagi kepada amal agama yang shaleh, amal sosial yang sholeh dan amal alami atau kauni yang sholeh. Namun bila dilihat dari pengaruhnya, amal shaleh dapat dikatagorikan kepada dua kelompok:

Pertama. amal yang mendatangkan kemanfaatan dan keredhaan Allah.

Kedua. amal yang bertujuan menghindarkan kemudharatan dan menjauhkan kemarahan Allah.

Individu yang melakukan kedua bentuk amal shaleh itu desebut sebagai shaleh-mushlih. Sedangkan yang hanya melakukan yang pertama saja disebut dengan shaleh. Melakukan salah satunya belumlah memadai, sebab yang pertama diperlukan untuk pengembangan dan kemajuan, sedangkan yang kedua adalah untuk menghalangi sebab-sebab kemufsadatan dan keterbelakangan. Ibid, hal. 49.

Pendidikan Islam berusaha untuk menciptakan manusia yang shaleh dan mushlih itu, dalam arti berusaha menciptakan insan yang akan berusaha melakukan kedua sisi amal shaleh tersebut. Hal ini disebabkan penegasan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25 yang mengatakan bahwa kehancuran tidak akan menimpa ummat yang anggotanya shaleh dan mushlih, tapi masyarakat yang anggotanya hanya shaleh saja akan dihadapkan kepada kehancuran.

Bagaimana Menciptakan individu yang beramal shaleh?

Pertanyaan yang muncul bagaimana cara Pendidikan Islam menciptakan individu yang beramal shaleh ? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memberikan defenisi amal dan bagaimana menciptakan amal itu.

Amal dalam Pendidikan Islam adalah semua gerak yang diiringi dengan niyat. Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya setiap amal itau mempunyai niat”. Setiap gerakan tanpa niat (tujuan) tidak dinamakan amal. Bila dikhususkan kepada manusia, maka setiap gerak yang bertujuan mendatangkan kemanfaatan atau menghindarkan kemudharatan (keburukan) dinamakan oleh Al-Quran sebagai amal. Sedangkan gerak tanpa tujuan disebut Al-Quran sebagai jiryan (peredaran), seperti peredaran matahari dan bumi.

Dengan demikian, amal adalah gerak dan tujuan, atau dalam ungkapan lain kudrah dan iradah (kemampuan dan keinginan). Bila ada kemampuan dan ada pula keinginan maka akan tercipta amal.

Kudrah dapat berarti tenaga (thaqah) yang terdapat pada manusia dan hewan. Ia dapat pula berarti kemampuan untuk menundukkan alam. Ini hanya dipunyai oleh manusia. Kudrah dalam pengertian inilah yang akan diarahkan oleh Pendidikan Islam. Kemampuan untuk menundukkan ini adalah perkawinan antara kemampulan akal dengan pengalaman dan keahlian manusia dalam bidang agama, sosial dan kauni.

Sedangkan Iradah adalah keinginan individu terhadap tujuan-tujuan tertentu. Iradah ini juga suatu hal yang membedakan manusia dengan hewan.

Atas dasar ini, maka Pendidikan Islam memusatkan perhatiannya kepada pembentukan individu Muslim agar melakukan amal sholeh dalam dirinya, yaitu dengan mengembangkan kemampuan akal sampai ketingkat kematangan dan keahlian baik dalam bidang agama, sosial maupun kauni. Dalam kalimat yang lebih tergas, tujuan utama Pendidikan Islam adalah menciptakan muslim yang shaleh yang oleh banyak ulama digariskan dalam sepuluh ciri, yaitu Said Hawa, Fi Afaq At-Ta’alim, Kairo, Maktabah Wahbah 1980, hal 32:

1. Berbadan sehat
2. Berakhlak baik
3. Berwawasan luas
4. Berkesanggupan berusaha
5. Berakidah lurus
6. Beribadah benar
7. Bertekad tinggi
8. Berjaga-jaga terhadap waktunya
9. Bermanfaat bagi orang lain
10. Berketeraturan dalam semua amal

Penutup

Dari uraian di atas kita dapat mengatakan bahwa Pandidikan Islam adalah pendidikan yang syumul, yang mencakup semua segi pendidikan, baik akal, wujdan dan jasmani, atau kognitif, afektif dan psikhomotorik. Dengan demikian tujuan pendidikan juga akan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Bila individu muslim berhasil dididik menjadi manusia-manusia shaleh dan muslih, maka keluarga muslim akan tercipta dengan sendirinya, dan selanjutnya keluarga tersebut akan menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat muslim yang baik.

Konsep Pendidikan Islam Konsep Mohammad Natsir

“Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu beberapa contoh yang diberikan Allah. Karena itu, berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul. Qur’an adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa.” [Al `Imran 137-138]

Mohammad Natsir menyatakan bahwa kemajuan dan kemunduran tidak tergantung kepada ketimuran dan kebaratan, tidak tergantung kepada putih, kuning atau hitamnya warna kulit, tetapi bergantung kepada ada atau tidak adanya sifat-sifat dan bibit-bibit kesanggupan dalam suatu ummat, yang menjadikan mereka layak atau tidaknya menduduki tempat yang mulia di atas dunia ini. Ada atau tidak adanya sifat-sifat kesanggupan itu bergantung kepada pendidikan jasmani dan rohani yang diterima seseorang.

Beliau juga menekankan kepada ibu bapa tentang amanah Allah agar mendidik dan memimpin anak-anak ke jalan yang benar. Kedudukan sebagai ibu bapa harus bertanggungjawab penuh atas nasib anak-anak. Di samping itu, kedudukan sebagai ummat Islam wajib mempersiapkan pendidikan dari kalangan ummat sendiri. Beliau menyatakan untuk tidak menyerahkan pendidikan anak-anak kepada mereka yang tidak sehaluan, tidak seiman dan tidak seagama dengan ummat Islam. Meskipun kaum Kristen di Indonesia sangat giat membangun sekolah, membuka pintu untuk anak-anak muslim dengan kemudahan-kemudahan bea-siswa dan lainnya, tetapi ummat Islam harus mempertahankan aqidah anak-anak dengan mendidik mereka melalui cara-cara yang islami. Beliau menyampaikan peringatan Allah dalam Qur’an:

“Alangkah sukanya ahli kitab, jika mereka dapat mebelokkan kamu kembali kepada kekafiran, sesudah kamu beriman (kepada Muhammad) karena kedengkian yang timbul dari mereka sendiri, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan printah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” [al-Baqarah 109]

Beliau juga mengemukan Hadits yang bermaksud:
“Tiap-tiap anak itu dilahirkan suci, maka ibu bapanyalah yang menjadikannya seorang Majusi, Nasrani dan Yahudi.”
Begitulah, kata beliau, Nabi Muhammad memperingatkan kepada setiap ibu bapa ummat Islam tentang kewajiban terhadap anak-anak. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa mengurus pendidikan anak-anak lebih dari sekedar fardhu kifayah. Beliau merujuk kepada ayat Qur’an yang berbunyi:

“Hendaklah ada di antara kamu suatu golongan yang menyeru manusia kepada kebaikan, menyuruh kepada ma`ruf dan mencegah dari yang mungkar. Penyeru-penyeru itu adalah adalah orang yang mendapat kemenangan.” [Al `Imran 104]

Pendidikan menurut beliau adalah satu pimpinan jasmani dn rohani yang menuju kepada kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya. Pimpinan seperti itu paling kurang memerlukan dua hal. Pertama adalah tujuan tepat yang dapat mengarahkan pendidikan tersebut. Kedua adalah dasar. Akan sia-sialah pimpinan tersebut bila meninggalkan salah satu dari hal tersebut.

Tujuan pendidikan tidak dapat dicapai kecuali setelah mengetahui tujuan hidup manusia di dunia. Dalam hal ini, Mohammad Natsir selalu merujuk kepada Qur’an dan Hadits.

“Aku (Allah tidak jadikan jin dan manusia, melainkan untuk menyembah-Ku.” [az-Zariyat 56]

Memperhambakan diri semata-semata kepada Allah akan menjadikan manusia sebagai hamba Allah dan inilah yang menjadi tujuan hidup manusia di dunia. Berdasarkan penghambaan itulah, maka ummat Islam berkewajiban memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka yang sedang menjalani kehidupan. Penghambaan yang dimaksud bukanlah memberi keuntungan kepada yang disembah, tetapi kepada penyembah itu sendiri yang memberikan kekuatan kepadanya dalam menghubungkan diri kepada yang disembah. Beliau mengutip ayat berikut:

“Barangsiapa yang bersyukur kepada Allah, maka ia sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya dan barangsaiap yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Mulia.” [an-Naml 40]

Mengenai penghambaan diri kepada Allah ini, beliau mengatakan: “Akan menjadi orang yang memperhabakan segenap rohani dan jasmaninya kepada Allah s.w.t. untuk kemenangan dirinya dengan arti seluas-luasnya dan yang dapat dicapai oleh manusia. Itulah tujuan hidup manusia di atas dunia dan itulah tujuan didikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita ummat Islam.”

Itulah, menurut beliau, “Islamiestisch Paedagogisch Ideal” yang harus memberi sinar kepada setiap individu ummat islam dalam mengemudikan perahu pendidikannya.

Berbicara tentang pendidikan islam, Mohammad Natsir selalu mengaitkan antara Barat dan Timur yang dipertentangkan oleh sebagian orang. Ada orang yang berpendapat bahwa pendidikan islam itu adalah pendidikan Timur dan pendidikan Barat adalah lawan dari pendidikan islam. Mungkin pandangan seperti itu merupakan reaksi terhadap pendidikan agama kebarat-baratan di Indonesia di mana sebagian dari hasil pendidikan ini tidak dapat diterima oleh ummat Islam. Sungguhpun demikian, itu tidak boleh diartakan bahwa Islam itu anti Barat dan pro Timur, terutama dalam bidangpendidikan. Nama bagi beliau tidak begitu penting, apakah dinamakan Barat atau Timur. Beliau menyatakan: “Timur kepunyaan Allah. Barat pun kepunyaan Allah jua. Sebagai makhluk yang bersifat hadits (baharu), kedua-duanya, Barat dan Timur, mempunyai hal yang kurang baik dan yang baik, mengandung beberapa kebaikan dan beberapa keburukan.”

Menurut beliau, seorang pendidik Islam tidak usah memperdalam-dalam dan memperbesar-besarkan antagonisme (pertentangan) antara Barat dengan Timur. Islam hanya mengenal antagonisme antara hak dan batil. Semua yang hak diterima, biar pun datang dari Barat, dan semua yang batil akan disingkirkan, walaupun datangnya dari Timur.

Dalam pandangan beliau, konsep pendidikan islam tidak parsial, tetapi universal. Ia tidaklah Timur atau pun Barat, tetapi mengambil yang baik dari mana pun asalnya. Pendidikan Barat yang bersifat efficiency tidak boleh ditolak sama sekali, hanya karena kebaratannya. Sistem pendidikan Timur yang memberi didikan terpisah dari gelombang pergaulan dan perjuangan manusia tidak boleh diterima semuanya, hanya karena ketimurannya.

Mohammad Natsir meneruskan hujjahnya dengan mengatakan bahwa bagi semua hamba Allah, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, bukan dua hal bertentangan yang harus dipisahkan, melainkan dua serangkai yang harus lengkap-melengkapi dan dilebur menjadi dua suasana yang harmonis dan seimbang.

Berdasarkan pandangan yang demikian, kita dapat melihat sikap beliau sehari-hari yang menunjukkan ciri ummatan wasatan (ummat moderat). Beliau menutup hujjah beliau dengan merujuk kepada ayat Qur’an yang bermaksud:

“Demikianlah kami jadikan kamu suatu ummat yang seimbang, adil dan harmonis, supaya kamu jadi pengawas bagi manusia dan Rasul jadi pengawas atas kamu.” [al-Baqarah 143].

Dr. Mohammad Noer